PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
( STUDI KASUS PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG BIDANG PARIWISATA )
Laporan Praktek Kerja Lapangan
Untuk Strata – 1 Kepariwisataan Jurusan Hospitality
Diajukan Oleh
Thomas Edy Rahardjo
NIM : 511100077
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA
YOGYAKARTA
2014
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat- Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan Laporan PKL ini. Laporan PKL ini adalah sebagai tugas
dalam memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Strata-1 Kepariwisataan
jurusan Hospitality dan Pariwisata di STP AMPTA Yogyakarta.
Dalam
penulisan Laporan PKL ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak
sejak awal sampai akhir penyusunan. Untuk itu perkenankan penulis menghanturkan
ucapan terima kasih kepada yang terhormat :
1.
Tuhan Yang Maha
Esa karena telah melindungi dan menjaga kesehatan penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan sampai selesai.
2.
Kedua orangtua
yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktek
Kerja Lapangan.
3.
F.X. Jhony dan
keluarga yang telah memberi dukungan dan fasilitas selama melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan hingga pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
4.
Bapak Drs.
Santoso, MM selaku Ketua STP AMPTA Yogyakarta.
5.
Ibu Dra. Heni
Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan
kepada penulis selama ini.
6.
Bapak Drs.
Nikasius Jonet, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hospitality STP AMPTA Yogyakarta
yang telah memberikan pengarahan dan saran yang berharga bagi penulis.
7.
Ibu Dra. Sri
Larasati, MM selaku Penguji hasil dari Laporan PKL.
8.
Bapak Irman
Pujahendra selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata Kota Tangerang yang telah memberi izin kepada penulis melakukan PKL
di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tangerang.
9.
Bapak Yusep
Zaelani selaku Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kota Tangerang yang telah memberi izin kepada penulis
melakukan PKL di Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata.
10.
Bapak Zulkarnaen
selaku Kepala Bidang Pariwisata yang telah memberi izin kepada penulis melakukan
PKL di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tangerang.
11.
Seluruh Staf Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tangerang yang telah
membantu dalam kelancaran PKL.
12.
Semua pihak yang
telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat yang tidak mungkin
penulis sebutkan satu persatu.
Semoga amal – amal kebaikan yang telah mereka berikan
kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Penulis menyadari bahwa Laporan PKL ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat penulis hargai. Akhirnya
semoga Laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.
Tangerang, 3 September 2014
Penulis
Thomas Edy Rahardjo
DAFTAR ISI
Hal.
HALAMAN JUDUL
………………………………………………………………..i
KATA PENGANTAR
................................................................................................ii
DAFTAR ISI
...............................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
.......................................................................................................
1
B. Rumusan Masalah
..................................................................................................
5
C. Tujuan
...................................................................................................................
6
D. Manfaat
..................................................................................................................
6
E. Lokasi Penelitian
....................................................................................................
6
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN ORGANISASI
I. Gambaran Umum Kota Tangerang……………………………………………….
8
II. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya,dan Pariwisata Tangerang
13
III. Visi, Misi dan Tujuan
..........................................................................................
14
IV. Struktur Organisasi
..............................................................................................
15
V. Ruang Lingkup Kegiatan
Badan Organisasi…………………………………….. 17
BAB III HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN
A. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pariwisata .....................................................
21
B. Prosedur Kerja ……………………………………………………………......... 21
C. Kendala dan Kemudahan Dalam Melaksanakan Kegiatan...................................
21
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................................
24
B. Saran
...................................................................................................................
25
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 26
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dalam rangka
menghadapi tantangan dan kemajuan zaman serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, Negara Republik Indonesia terus giat melaksanakan pembangunan dalam
berbagai bidang. Berhasil tidaknya pembangunan tersebut akan sangat tergantung pada
partisipasi disertai tekad dan semangat dari seluruh rakyat Indonesia. Disamping
itu harus pula ditopang dengan disiplin dan tanggung jawab dari seluruh aparat
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pembangunan
sebagai upaya sadar manusia dengan tujuan mencapai kemajuan peningkatan
kesejahteraan hidupnya, selalu diupayakan dari masa ke masa. Pembangunan itu sendiri
pada dasarnya merupakan upaya rekayasa terhadap sumberdaya alam yang
ada. Sebagai upaya rekayasa tentunya setiap langkah pembangunan dihadapkan
pada dua kemungkinan yang kontras, yaitu umpan balik positif atau umpan
balik negatif. Untuk itu diperlukan kearifan dari manusia dalam setiap upaya langkah
pembangunan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan setiap langkah tahapan, akan
berdampak negatif dengan kerugian yang sangat besar dan berdampak luas dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dibutuhkan waktu, tenaga dan biaya
yang sangat besar dalam upaya perbaikannya. Begitu pula apabila kita tepat
dalam pengambilan keputusan setiap langkah dan tahapannya, keuntungan yang bisa
dinikmati akan sangat besar dan dapat dinikmati dalam jangka panjang.
Pembangunan
adalah proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah
dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan
wajar dari waktu ke waktu. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang
menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Riant Nugroho D (2003: 67)
dalam bukunya Reinventing Pembangunan menyatakan bahwa perencanaan menentukan
arah, prioritas dan strategi.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara
dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan
daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja.
Perangakat Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah,
rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat
daerah, kementerian atau lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut
ke dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
Rencana Kerja
Satuan Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam konteks Perencanaan
Pembangunan Daerah, perencanaan strategis berkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal itu dijelaskan dalam “Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor: 050/2020/SJ Tahun 2005 Tata Cara
Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah” mengemukakan bahwa: Dalam upaya mendapatkan
RPJM Daerah yang dapat mengantisisi kebutuhan pembangunan daerah
dalam jangka waktu lima tahun, maka penyusunannya perlu dilakukan secara
komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu
dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut: “……penyiapan
rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan
Renstra-SKPD, yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan
untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program
prioritas Kepala Daerah terpilih”.
Untuk
konsistensi perencanaan, maka muatan rancangan awal RPJM pedoman bagi Kepala SKPD dalam
penyusunan rancangan Renstra SKPD. Langkah-langkah perencanaan strategis
pemerintahan daerah bersifat normatif. Artinya mengikuti petunjuk yang
ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (lihat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor:
050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005. Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah).
Penyusunan
Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan
Renstra-SKPD disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah. Seperti dikemukakan dalam Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah bahwa dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat
mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan,
maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas
pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan
penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut: Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJM
Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi,
misi, dan program Kepala daerah terpilih. Kedua, penyiapan rencangan Rencana
Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancngan Renstra-SKPD) yang dilakukan oleh
seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
Ketiga, Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan
rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra- SKPD, yang menghasilkan
rancangan RPJM Daerah.
Pariwisata
merupakan sektor yang dapat diandalkan di berbagai daerah di Indonesia. Namun,
pengembangannya masih belum optimal maka dibutuhkan suatu perencanaan agar terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan pariwisata
itu sendiri membutuhkan suatu konsep pengembangan untuk meningkatkan potensi
pariwisata dengan mengoptimalkan accommodation,
attraction, amenities,
accessiibilty, dan activities. Akan tetapi, banyak kendala dan permasalahan dalam proses
pengembangan pariwisata sehingga pariwisata menjadi sektor yang tidak berkembang. Untuk itu,
sebagai perencana harus dapat melihat lebih dalam tidak hanya dengan mengidentifikasi
secara umum melainkan secara komprehensif serta melibatkan masyarakat agar
berpatisipasi dalam pembangunan pariwisata.
Pembangunan
sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
pelaksanaannya melibatkan tiga stakeholder kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak
institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pengembangan atau
pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan
adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat.
Secara ekonomi
pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja,
peningkatan income per kapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan
sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat
sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam way
of life masyarakat
serta terjadinya integrasi sosial.
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang
pendukung yang sangat berarti
terhadap pembangunan, karena melalui pariwisata
dapat diperoleh dana dan jasa bagi
pembangunan, diantaranya dapat dilihat dalam bentuk
devisa, pajak dan retribusi yang
diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang bergerak
di bidang pariwisata.
Dalam perencanaan
pengembangan suatu daerah, sektor pariwisata memberikan peranan besar terhadap peningkatan
pendapatan daerah. Sektor
pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (leading sector) disamping industri kecil dan agro industri,
merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan sekaligus
diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta
memupuk rasa cinta tanah air.
Dengan latar belakang demikian,
sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Perencanaan dan Pengembangan
Pariwisata (Studi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga,Kebudayaan, dan Pariwisata
Kota Tangerang Bidang Pariwisata)".
B. Perumusan
Masalah
Berdasarkan
latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar permasalahnnya tidak melebar, maka
permasalahnnya perlu dirumuskan. Perumusan masalah dimaksudkan sebagai
usaha guna menfokuskan penelitian yang akan dilakukan hingga mendapatkan hasil yang
maksimal.
Bertitik tolak
dari latar belakang masalah maka penulis mengemukakan perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana perencanaan strategi
yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga,Kebudayaan, dan Pariwisata Kota
Tangerang Bagian Pariwisata?”
C.
Lokasi Penelitian
Guna memperoleh
data sebagai bahan dalam penulisan Laporan
PKL ini sekaligus guna menjawab
permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan pada Dinas
Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota
Tangerang.
D.
Tujuan Penelitian
Sejauh mana
penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi
tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan
menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah : Untuk mengetahui perencanaan strategi yang dilakukan dalam upaya
pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah
Raga,Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tangerang Bagian
Pariwisata.
E.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat
yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi penulis,
bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir
melalui penulisan karya ilmiah di bidang ilmu sosial. Secara akademis, penelitian
ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian di STP AMPTA
Yogyakarta.
2. Sebagai
masukan bagi Dinas
Pemuda dan Olah Raga,Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tangerang Bagian
Pariwisata dalam membuat perencanaan dan pengembangan pariwisata
3. Memberikan
sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menambah wawasan dan pengetahuan di
bidang kepariwisataan sehingga dapat mengembangkan kreativitas dalam
usaha-usaha kepariwisataan
4. Dapat menjadi
bahan informasi yang dapat memberikan sedikit gambaran bagi penelitian lain yang
ada kaitannya dengan penelitian ini
BAB II
GAMBARAN UMUM BADAN ORGANISASI
I. Gambaran
Umum Kota Tangerang
I.I Geografis
Kota
Tangerang secara geografis terletak antara 6°6’ Lintang Selatan sampai dengan
106°36’ Bujur Timur sampai dengan 106°42’ Bujur Timur. Luas wilayah Kota
Tangerang adalah 183,78 Km2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun
1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang, secara administratif batas-batas
wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut :
·
Sebelah Utara
berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
·
Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dan Kota Tangerang Selatan
·
Sebelah Timur
berbatasan dengan DKI Jakarta
·
Sebelah Barat
berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Kota
Tangerang yang berjarak sekitar 60 Km dari Kota Serang Ibukota Propinsi Banten
sekitar 27 Km dari DKI Jakarta terletak pada jalan Negara yang menghubungkan
daerah Pantura Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Letak geografis yang
sedemikian.itu sangat menguntungkan pengembangan ekonomi Kota Tangerang.
Wilayah Kota Tangerang tersebut meliputi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan
luas 184,24 Ha.
I.II Demografi
Penduduk
Kota Tangerang meliputi masyrakat Betawi, Sunda, Jawa, Sumatera dan etnis
Tionghoa. Sifat kemajemukan penduduk tergambarkan dalam kehidupan masyarakat
sehari – hari dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Kota
Tangerang. Penduduk etnis Tionghoa bermukim di perkampungan Tionghoa yang dulu
dikenal dengan nama Petak Sembilan saat ini menjadi pusat perdagangan yang
terletak di sebelah Timur Cisadane. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesat,
mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk mengatur ruang yang sedemikian
terbatas yang mengakibatkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama untuk
pemukiman penduduk dan real estate serta fungsi lainnya seperti jalan, ruang
terbuka, hutan kota, lahan pertanian hanya terdapat di wilayah Neglasari, baik
untuk lahan sawah maupun lahan kering, Kecamatan Neglasari adalah wilayah
dengan potensi pertanian terbesar disbanding Kecamatan lainnya di Kota
Tangerang.
Penduduk
Kota Tangerang dengan keterbatasan lahan yang dapat di olah sebagai lahan
pertanian, cenderung lebih banyak berusaha dalam bidang perdagangan, bekerja
sebagai karyawan ada usaha industri, pegawai pada instansi pemerintah maupun
swasta, dan berwirausaha dibidang transportasi maupun makanan dan minuman.
Dengan keterbatasan lahan yang tersedia mengakibatkan pula Kota Tangerang
mengalami kesulitan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata baru di Kota
Tangerang, terutama yang bersifat sarana rekreasi yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat Kota Tangerang.
I.III Pemerintahan
Perkembangan sejarah pemerintahan
Kota Tangerang cukup panjang diawali dari Kota Tangerang sebagai kota
administratif melalui PP No. 50 tahun 1981 dan berkembang menjadi Daerah
Tingkat II Kotamadya Tangerang, Dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1993, tentang
Pembentukan Kotamadya Tangerang, saat itu masih dalam naungan Pemerintah Daerah
Tingkat I Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan perubahan Pemerintahan pada
Provinsi Jawa Barat, dimana Banten membentuk Provinsi tersendiri terpisah dari
Provinsi Jawa Barat, maka Daerah Tingkat II Kotamadya Tangerang bergabung
dengan provinsi Banten. Sejalan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan nomenklator dari Daerah Tingkat II menjadi Kota dan Kabupaten maka
Daerah Tingkat II Kotamadya Tangerang berubah menjadi Kota Tangerang melalui
undang-undang No.2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Perkembangan
kota menuntut akselerasi dalam bidang pengelolaan pemerintahan. Dinamika
pemerintahan dan pembangunan mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk
mengembangkan dan memekarkan Pemerintahan setingkat Kecamatan dan Kelurahan
agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat dan
terkoordinasi dengan baik serta pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat
dilaksanakan dari tingkat wilayah, karena itu Kota Tangerang saat ini memiliki
13 Kecamatan yaitu :
1.
Kecamatan Tangerang
2.
Kecamatan Batu Ceper
3.
Kecamatan Benda
4.
Kecamatan Cibodas
5.
Kecamatan Cipondoh
6.
Kecamatan Karawaci
7.
Kecamatan Karang. Tengah
8.
Kecamatan Larangan
9.
Kecamatan Neglasari
10.
Kecamatan Pinang
11.
Kecamatan Periuk
12.
Kecamatan Jatiuwung
13.
Kecamatan Ciledug
Kecamatan yang berbatasan dengan
Jakarta adalah Kecamatan Ciledug. Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Larangan.
Untuk
mendukung tugas – tugas dibidang pemerintahan di Kota Tangerang terbentuk
satuan kerja Pemerintahan Kota yang terdiri dari 5 Badan, 15 Dinas dan 4 Kantor
yang keseluruhannya memiliki tugas dan fungsi mengemban pembangunan dan menjalankan
roda pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
|
Gambar Peta Batas Administrasi
Kota
Tangerang
|
Sumber : Dinas
Tata Ruang Kota Tangerang 2008
Tabel
3.1 Luas Kota Tangerang Per Kecamatan
|
No.
|
Kecamatan
|
Luas (Km2)
|
|
1.
|
Ciledug
|
8,77
|
|
2.
|
Larangan
|
9,40
|
|
3.
|
Karang Tengah
|
10,47
|
|
4.
|
Cipondoh
|
17,91
|
|
5.
|
Pinang
|
21,59
|
|
6.
|
Tangerang
|
15,79
|
|
7.
|
Karawaci
|
13,48
|
|
8.
|
Cibodas
|
9,61
|
|
9.
|
Jatiuwung
|
14,41
|
|
10.
|
Periuk
|
9,54
|
|
11.
|
Neglasari
|
16,08
|
|
12.
|
Batuceper
|
11,58
|
|
13.
|
Benda
|
5,92
|
|
|
Jumlah
|
164,55
|
|
|
Luas Bandara Sukarno-Hatta
|
19,69
|
|
|
Jumlah Total
|
184,24
|
Sumber
: Kota Tangerang dalam Angka, 2007
II. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya,dan
Pariwisata Kota Tangerang
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Priwisata
selanjutnya disebut Disporbudpar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Tangerang Nomor : 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 30
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disporbudpar, mempunyai kedudukan
sebagai unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan,dan Pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota
dan Wakil Walikota dalam menyusun kebijakan sebagian urusan pemerintahan daerah
di Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Budaya, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :
1.
Perumusan
Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata
2.
Penyelenggaraan
Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata
3.
Pembinaan
Peningkatan dan Penyelenggaraan Prestasi Pemuda dan Olah Raga
4.
Penyelenggaraan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
5.
Pembinaan
Lembaga Kepemudaan dan Olah Raga
6.
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Kebudayaan
7.
Pelaksanaan
Promosi Pariwisata dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya
8.
Pengkoordinasian
Lintas Sektoral, dan
9.
Pelaksanaan
Tugas yang diberikan Oleh WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA
III. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan, dan Pariwisata
III.I
Visi
Berdasar Visi, Misi, Tujuan,
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Periode Tahun 2009 – 2013,
serta isu- isu strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata
periode tahun 2009 – 2013 adalah :
“ MEMBANGUN
DINAMIKA PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA MENUJU PERADABAN BARU
YANG BERAKHLAKUL KARIMAH “
III.II Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata Kota Tangerang menetapkan misi sebagai berikut :
1.
Menggali,
mengembangkan, dan meningkatkan potensi di bidang Kepemudaan, Keolah Ragaan,
Kebudayaan, dan Kepariwisataan
2.
Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat jasmani dan rohani,
serta sejahtera ekonominya.
3.
Membangun dan
Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata
III.III
Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata periode tahun 2009-2013, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1.
Mewujudkan
kebijakan pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata,
2.
Meningkatkan
kualitas, kapasitas, dan peran serta pemuda dalam pembangunan,
3.
Meningkatkan
kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pemasyarakatan olahraga,
4.
Meningkatkan
sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata
IV. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Tangerang Nomor : 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 30
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disporbudpar ;
Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan
Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2013
Struktur
organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Dalam
melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang
menyelenggarakan fungsi :
a.
Merumuskan
ketentuan/kebijakan standarteknis, pelayanan di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata.
b.
Melaksanakan
Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dibidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Ketentuan yang ada.
c.
Melaksanakan
koordinasi/ kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
d.
Melakukan
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata.
e.
Menyelenggarakan
pemberian perizinan dan pengawasan.
f.
Memberikan
masukan kepada Walikota dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.
V. Potensi Pariwisata
Kota Tangerang
memiliki 12 objek wisata yang dikelompokkan menjadi Objek Wisata Alam, Budaya,
Kuliner dan Rekreasi dimana diantaranya ada 4 objek wisata unggulan yang pengembangan
dan pengelolaannya dibina dan didampingi Pemerintah Kota Tangerang melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
Keempat objek wisata unggulan tersebut adalah Kawasan wisata Sungai Cisadane, Benteng Heritage (
Rumah Arsitektur Cina ),
Mesjid Jami' dan Makam Kalipasir,
Kawasan Kuliner Laksa Tangerang. Potensi pariwisata di Kota Medan dapat terlihat pada
Tabel 2.1.
|
NO.
|
Nama Objek Wisata
|
Jenis Obyek Wisata
|
Lokasi
|
|
1.
|
Kawasan
wisata Sungai Cisadane
|
Rekreasi
|
Sungai Cisadane
|
|
2.
|
Kawasan wisata
Situ Cipondoh
|
Rekreasi
|
Kec. Cipondoh
dan Kec. Pinang
|
|
3.
|
Kawasan wisata
Situ Bulakan
|
Rekreasi
|
Kec. Periuk
|
|
4.
|
Kawasan
kampung wisata Pinang
|
Rekreasi / Edukatif
|
Kec. Pinang
|
|
5.
|
Kawasan
agrowisata Karang Tengah
|
Rekreasi / Edukatif
|
Kec. Karang Tengah
|
|
6.
|
Mesjid
Raya Al-A'zhom
|
|
Kec.
Tangerang
|
|
7.
|
Kawasan
Kuliner Laksa Tangerang
|
Kuliner
|
Kel. Babakan -
Kec. Tangerang
|
|
8.
|
Bendungan
Pasar Baru
|
Rekreasi
|
Jl. KS. Tubun
- Koang Jaya, Kec. Karawaci
|
|
9.
|
Mesjid
Jami' dan Makam Kalipasir
|
Budaya / Sejarah
|
Kampung
Kalipasir, kel. Sukasari - Kec. Tangerang
|
|
10.
|
Klenteng
Boen San Bio
|
Budaya / Sejarah
|
Jl. KS. Tubun
No.43. Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci
|
|
11.
|
Benteng
Heritage ( Rumah Arsitektur Cina )
|
Budaya / Sejarah
|
Jl. KS. Tubun
- Koang Jaya, Kec. Karawaci
|
|
12.
|
Lapas
Anak Pria Tangerang
|
Budaya / Sejarah
|
Jln. Daan
Mogot No. 29C, Kec. Tangerang
|
Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata ( 2013 )
E. Ruang Lingkup Kegiatan Badan Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 30 Tahun
2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata berisi :
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah
Kota Tangerang
2.
Pemerintah Daerah
adalah Pemerintah Kota Tangerang
3.
Walikota adalah
Walikota Tangerang
4.
Sekretaris Daerah
adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang
5.
Dinas adalah
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota Tangerang
6.
Kepala Dinas
adalah Kepala Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota
Tangerang
7.
Kelompok Jabatan
Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional di lingkungan Dinas, Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan, Dan Pariwisata
Kota Tangerang.
Pasal 2
1)
Susunan
Organisasi Dinas adalah
a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat,
yang membawahkan :
1.Sub
Bagian Umum Dan Kepegawaian
2.Sub
Bagian Keuangan
3.Sub
Bagian Perencanaan
c.
Bidang
Kepemudaan, yang membawahkan :
1.Seksi
Bina Kelembagaan Kepemudaan
2.Seksi
Pengembangan Potensi Kepemudaan
d.
Bidang Olah
Raga, yang membawahkan :
1.Seksi
Sumber Daya Keolahragaan
2.Seksi
Bina Prestasi Olah Raga
e.
Bidang
Kebudayaan, yang membawahkan :
1.Seksi
Pelestarian Budaya
2.Seksi
Bina Seni Budaya
f.
Bidang
Pariwisata, yang membawahkan :
1.Seksi
Sarana Dan Obyek Wisata
2.Seksi
Promosi Dan Pengembangan Pariwisata
g.
Kelompok Jabatan
Fungsional
2) Bagan Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
F. Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang
dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan
berdasrkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
1.
Perumusan
kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan
2.
Penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
3.
Pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan kepariwisataan dan
4.
Pelaksanan tugas
lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berikut
ini adalah tugas pokok dan fungsi Bidang Pariwisata yang menjadi fokus dalam
pelaksanaan praktek kerja lapangan, yaitu :
1.
Bidang
Pariwisata
Bidang Pariwisata membawahi Seksi Sarana Dan Obyek
Wisata; Seksi Promosi Dan Pengembangan Pariwisata. Bidang ini mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan
penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengembangan, dan serta promosi kepariwisataan di Daerah, selain
itu juga memiliki fungsi Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan
anggaran tahunan Bidang Pariwisata ;
1.
Penyelenggaraan
kegiatan pembinaan serta pengembangan sarana, obyek, atraksi, dan daya tarik
wisata serta tempat rekreasi dan hiburan umum ;
2.
Penyelenggaraan
upaya – upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan ;
3.
Penyelenggaraan
pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana,
obyek, atraksi, dan daya tarik wisata serta tempat rekreasi dan hiburan umum ;
4.
Penyelenggaraan
promosi kepariwisataan ;
5.
Pengawasan dan
pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang dibawahkannya ;
6.
Pelaporan
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN KEGIATAN PKL
A. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pariwisata
Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan
Pariwisata ada begitu banyak pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan. Pada
saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) penulis diberikan tanggung jawab untuk
mengerjakan beberapa bagian pekerjaan yang berasal dari Bidang Pariwisata.
Penulis dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sehingga diberikan latihan
terlebih dahulu supaya bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan
dituntut untuk disiplin waktu.
B. Prosedur Kerja
Pada dasarnya proses pemberian tugas diterima penulis
selama melaksanakan Praktek Lapangan bersifat langsung, maksudnya kepala seksi
langsung memberikan tugas untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya.
C. Kendala dan Kemudahan Dalam Melaksanakan Kegiatan
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pasti tidak
semuanya berjalan dengan mudah, pasti ada sedikit kendala baik yang mungkin
tidak sengaja dan sengaja, namun dibalik kendala tersebut pasti terdapat
kemudahan, begitu juga dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini. Adapun beberapa kendala dan kemudahan
yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan
Pariwisata Kota Tangerang, yaitu :
1.
Kendala yang dihadapi selama Praktek Kerja Lapangan
Selama penulis melaksanakan
program Praktek Kerja Lapangan di Bagian Pariwisata yaitu :
a.
Sulit
beradaptasi dengan kondisi lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan
Pariwisata Kota Tangerang seperti cara kerja dan pekerjaan atau tugas-tugas
yang diberikan pada awal melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
b.
Sulit dalam
berkomunikasi sehingga kurang akrab dengan para pegawai, disebabkan oleh
kesibukan, perbedaan umur dan pola pikir yang berbeda jauh.
c.
Kesulitan dalam
menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan karena belum memahami
tugas-tugas tersebut sepenuhnya.
Namun seiring dengan waktu dan bimbingan dari para
staf pegawai penulis mulai memahami cara penyelesaian pekerjaan dan tugas
tersebut serta menambah beberapa ilmu baru yang tidak diperoleh penulis di
bangku perkuliahan.
2.
Upaya Pemecahan
Dari kendala-kendala yang
dihadapi tersebut penulis melakukan beberapa upaya yang dapat mengatasi atau
meminimalisir kendala tersebut yakni :
a.
Mempelajari,
memahami, dan membiasakan diri dengan sistem kerja pegawai.
b.
Inisiatif dalam
membangun hubungan, menyapa dan berkomunikasi dengan para pegawai secara sopan
dan sesuai dengan waktu dan kondisi.
c.
Memberanikan dan
membiasakan diri untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang dimengerti baik
dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan instansi
d.
Berperan aktif
dan inisiatif dalam membantu dan menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas-tugas
yang dirasa mampu untuk dikerjakan.
3.
Kemudahan yang diperoleh penulis sebelum dan selama Praktek
Kerja Lapangan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata
Selama melaksanakan kegiatan
Praktek Kerja Lapangan, semua berjalan dengan
baik, mulai dari permohonan Praktek Kerja Lapangan sampai penerimaannya. Dan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan penulis
dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di Bidang Pariwisata, penulis
merasa sangat bersyukur karena mendapat
pembimbing yang sangat baik serta para staf pegawai yang sangat baik dan sangat ramah dan mau membantu
kesulitan yang penulis hadapi selama pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan ini.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) bagi
mahasiswa di STP AMPTA Yogyakarta merupakan salah satu syarat wajib yang harus
dilaksanakan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu). PKL adalah suatu
metode pelatihan bagi mahasiswa dengan menempatkan mahasiswa pada lingkungan
kerja yang sesungguhnya untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan
serta keterampilan yang dimiliki sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh
selama perkuliahan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis
selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota Tangerang, maka penulis menarik kesimpulan
bahwa :
1.
Dinas Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota Tangerang adalah salah satu instansi
yang berada dibawah wewenang Pemerintah Kota Tangerang yang memliki Tupoksi : merumuskan kebijakan
teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan,
Dan Pariwisata, membina dan melaksanakan tugas di Bidang Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan, Dan Pariwisata, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Struktur
organisasi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota
Tangerang berbentuk garis, dimana jabatan tertinggi dipegang oleh seorang
kepala dinas dibantu oleh seorang sekretaris, dan jenjang dari masing-masing
bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang.
3.
Dengan adanya
program Praktek Kerja Lapangan memberikan nilai lebih bagi mahasiswa agar dapat
terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
4.
Sehubungan
dengan berakhirnya masa Praktek Kerja Lapangan, dimana mahasiswa dibekali tata
cara bersikap ramah, jujur, loyalitas, disiplin dan cekatan serta bertanggung
jawab dalam menyelesaikan tugasnya.
B. Saran
Selama Praktek Kerja Lapangan selama 1 bulan dari
tanggal 1 Juli – 25 Juli 2014,
adapun saran yang dapat penulis berikan, mudah - mudahan dapat bermanfaat dan berguna demi kemajuan Dinas Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota Tangerang umumnya maupun Jurusan
Hospitality khususnya agar dapat memperlancar pelaksanaan magang atau Praktek Kerja Lapangan dimasa yang akan datang
antara lain :
1.
Memupuk
kerjasama dengan instansi lain dan semua pihak dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota
Tangerang
2.
Kerjasama yang
baik antara staf pegawai dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan agar tetap dipertahankan.
DAFTAR PUSTAKA
Agung. Singarimbun, Masri dan Sofian
Efendi. (1983). Metode Penelitian Survay. Jakarta LP3ES
Burhan Bungin. (2007). Metodologi
Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Husein Umar. (2008). Desain Penelitian
MSDM dan Perilaku Karyawan. Cetakan
Pertama. Jakarta : Rajawali Press
Istijanto (2008). Riset Sumber Daya
Manusia. Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
M. Iqbal Hasan. (2003). Pokok-pokok
Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) : Edisi Kedua. Yakarta : PT.
Bumi Aksara.
Nyoman S. Pendit. (2003). Ilmu
Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Pradnya
Paramitha.
Ronny Sugiantoro, S.Pd., SE. (2000).
Pariwisata : Antara Obsesi dan Realita Yogyakarta : Mitra Gama Widya.
T. Hani Handoko, Manajemen Personalia
dan Sumber Daya Manusia, Liberty,
Yogyakarta
Soekadijo, R. G. (1997). Anatomi
Pariwisata. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Siagian, SP. (2007). Fungsi-Fungsi
Manajemen. Jakarta : Cetakan Pertama. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi
Asri.
Singgih Sutanto. (2008). Menguasai
Statistik di Era Informasi dengan Menggunakan SPSS 16. Jakarta. PT.
Elex Media Komputindo.
Siswanto (2007). Pengantar Manajemen.
Cetakan Pertama. Jakarta : Bumi Aksara.
Sitanggang. H. (1999). Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Sugiyono. (2003). Metode Penelitian
Administrasi. Bandung : Alfabeta.
Robinso Tarigan (2004). Ekonomi Regional. Cetakan Keempat. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Yoeti, Oka. A. (1985). Pengantar Ilmu
Pariwisata. Bandung : Angkasa
Winardi. (2001). Motivasi
dan Pemotivasian dalam Manajemen. Jakarta PT. Raja
Grafindo Persada.
